Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa

Eko Budi Santoso    19.30    esai , guru , Hukum , pendidikan    Comment   

Keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai perlindungan guru yang mendisiplinkan siswa didasari pada banyaknya kasus kriminalisasi guru di Indonesia. Guru dituntut secara pidana karena tindakan disiplin yang sebenarnya bertujuan mendidik. Yurisprudensi MA ini menegaskan bahwa tindakan disiplin yang dilakukan guru untuk mendidik tidak dapat dipidanakan selama berada dalam koridor yang wajar dan proporsional.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, Jumat (12/8/2016), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. 

Landasan Hukum yang Mendukung Keputusan MA

Beberapa regulasi dan Undang-Undang yang menguatkan yurisprudensi ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

   • Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya memiliki hak atas perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja.
   • Pasal 40 mengamanatkan guru untuk melakukan tindakan pendidikan yang mencakup pemberian disiplin secara bijaksana demi pengembangan kepribadian dan karakter siswa.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

   • Pasal 12 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perlakuan diskriminatif, sedangkan Pasal 40 Ayat (2) mengamanatkan kepada pendidik untuk menjalankan tugasnya dengan menghormati hak asasi siswa.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002):

   • Pasal 54 menyatakan bahwa anak di lingkungan pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik dan psikis. Namun, pasal ini diimbangi dengan hak guru untuk melakukan tindakan disiplin yang tidak berlebihan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

   • Pasal 44 menyebutkan bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya dari berbagai tindakan yang melanggar hukum, termasuk dari ancaman pidana selama mereka melaksanakan kewajiban secara profesional.

Dampak Positif dari Yurisprudensi

Keputusan MA ini memberikan beberapa dampak positif bagi dunia pendidikan:

1. Perlindungan Hukum bagi Guru: Dengan adanya kepastian hukum ini, guru merasa lebih aman dalam menjalankan tugas mereka untuk mendisiplinkan siswa tanpa takut dikriminalisasi selama mereka bertindak dalam batas wajar.

2. Mendorong Disiplin dan Pendidikan Karakter: Guru menjadi lebih berani dan percaya diri dalam membimbing siswa, termasuk dalam menanamkan disiplin, sehingga siswa memiliki karakter yang kuat dan menghormati aturan.

3. Meningkatkan Kewibawaan Guru: Yurisprudensi ini memperkuat peran guru sebagai pendidik sekaligus pembimbing. Guru tidak perlu takut mengambil langkah yang dianggap perlu selama dalam koridor mendidik, sehingga keberadaan mereka lebih dihargai.

Dampak Negatif dari Yurisprudensi

Di sisi lain, yurisprudensi ini juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan:

1. Potensi Penyalahgunaan Wewenang: Jika tidak dikontrol, ada kemungkinan beberapa guru menyalahgunakan keputusan ini dan melakukan tindakan disiplin yang melampaui batas kewajaran.

2. Kerancuan dalam Menentukan Batas Wajar: Tidak adanya parameter jelas tentang apa yang dimaksud dengan "tindakan wajar" bisa memicu perbedaan penafsiran. Hal ini dapat menjadi celah bagi tuntutan hukum.

3. Persepsi Negatif di Masyarakat: Beberapa pihak mungkin melihat keputusan ini sebagai justifikasi bagi guru untuk bersikap keras kepada siswa, yang bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi guru.

Dampak Positif bagi Peserta Didik

1. Pembentukan Karakter yang Lebih Disiplin dan Tanggung Jawab
   Dengan adanya tindakan disiplin yang mendidik, siswa akan lebih memahami pentingnya nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketika guru bertindak untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang tepat, mereka belajar menghormati aturan dan membangun kebiasaan baik yang akan bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan.

2. Penciptaan Lingkungan Belajar yang Kondusif
   Yurisprudensi ini mendorong guru untuk menjaga ketertiban di kelas, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman bagi semua siswa. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah fokus belajar karena gangguan atau perilaku tidak disiplin yang menghambat proses pembelajaran dapat diminimalisir.

3. Meningkatkan Kesadaran Siswa Akan Konsekuensi
   Tindakan disiplin yang diterapkan secara konsisten oleh guru membantu siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hal ini meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab pribadi dan membantu membentuk mentalitas yang menghargai konsekuensi logis dari setiap perbuatan.

4. Memupuk Rasa Hormat Terhadap Guru dan Orang Dewasa
   Ketika guru bertindak disiplin dengan tujuan mendidik, siswa secara perlahan akan belajar untuk lebih menghargai dan menghormati guru serta figur otoritas lainnya. Pembentukan sikap ini sangat penting bagi pengembangan kepribadian siswa, terutama dalam menumbuhkan rasa hormat pada orang lain.

5. Mengembangkan Sikap Empati dan Kebersamaan
   Ketika tindakan disiplin dilakukan untuk menjaga ketertiban kelas, siswa belajar untuk lebih peka terhadap hak dan kenyamanan teman-temannya. Hal ini memupuk sikap empati dan kebersamaan di antara siswa, sehingga mereka dapat tumbuh dengan nilai-nilai sosial yang positif.

6. Mendorong Kemandirian dan Kemampuan Mengelola Diri
   Dengan bimbingan disiplin dari guru, siswa juga belajar untuk mengelola diri dengan lebih baik. Mereka akan lebih mandiri dalam menentukan pilihan yang baik serta mampu mengontrol diri agar tidak melanggar aturan yang dapat mengganggu diri sendiri dan orang lain.

saran yang dapat diterapkan oleh penegak hukum 

jika menemui orang tua yang kerap melaporkan tindakan disiplin guru kepada anak mereka:

1. Memberikan Pemahaman tentang Yurisprudensi dan Hukum yang Melindungi Guru
   Penegak hukum perlu memberikan edukasi kepada orang tua mengenai yurisprudensi Mahkamah Agung yang melindungi tindakan disiplin guru dalam konteks pendidikan. Penjelasan tentang Undang-Undang yang melindungi hak guru untuk mendisiplinkan siswa dalam batas kewajaran juga perlu disampaikan agar orang tua memahami hak dan kewajiban guru dalam lingkungan sekolah.

2. Mendorong Mediasi di Sekolah sebelum Melaporkan Kasus
   Sebelum melanjutkan laporan hukum, penegak hukum dapat mendorong para orang tua untuk menyelesaikan masalah dengan guru dan pihak sekolah melalui mediasi. Mediasi ini dapat menjadi forum komunikasi terbuka bagi kedua belah pihak untuk memahami duduk perkara dan menghindari kesalahpahaman. Di sini, pihak sekolah dapat menjelaskan langkah-langkah disiplin yang diambil dan alasan di balik tindakan tersebut.

3. Membantu Membedakan antara Tindakan Mendidik dan Kekerasan
   Penegak hukum perlu menekankan kepada orang tua bahwa ada perbedaan antara tindakan mendidik dan tindakan yang termasuk kekerasan. Penjelasan tentang batasan tindakan mendisiplinkan yang sesuai dengan hukum dapat membantu orang tua memahami situasi secara lebih objektif. Dengan demikian, orang tua dapat lebih bijak dalam menilai tindakan guru sebelum mengajukan laporan.

4. Menyarankan Orang Tua untuk Berkomunikasi Aktif dengan Sekolah
   Penegak hukum dapat menyarankan kepada orang tua untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai perkembangan dan disiplin anak mereka. Komunikasi ini akan membangun hubungan saling percaya antara orang tua dan guru, sehingga tindakan guru untuk mendisiplinkan siswa tidak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan anak.

5. Mengajak Orang Tua Berperan dalam Pendidikan Karakter Anak
   Penegak hukum dapat mengingatkan bahwa pendidikan karakter anak bukan hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga orang tua. Kerja sama antara orang tua dan guru akan memberikan dampak yang lebih positif bagi perkembangan karakter anak. Penegak hukum dapat menyarankan agar orang tua mendukung tindakan yang dilakukan guru, selama tindakan tersebut memang dilakukan dengan tujuan pendidikan.

6. Membuat Panduan Pelaporan yang Jelas terkait Kasus Kekerasan di Sekolah
   Penegak hukum dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan untuk membuat panduan pelaporan yang jelas terkait kekerasan di sekolah. Panduan ini dapat mencakup batasan tindakan yang dianggap melanggar aturan dan tata cara pelaporan yang benar. Dengan adanya panduan ini, orang tua dapat lebih bijak dalam menilai situasi dan memahami langkah-langkah yang perlu ditempuh.

7. Mengedukasi Orang Tua tentang Pentingnya Disiplin dalam Pendidikan Anak
   Penegak hukum juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya disiplin dalam membentuk karakter anak. Edukasi ini dapat menyadarkan orang tua bahwa tindakan mendidik oleh guru, yang sesuai dengan aturan, justru mendukung perkembangan kepribadian anak yang positif. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi atau bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan seminar parenting.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan penegak hukum dapat berperan dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik antara orang tua dan guru. Hal ini penting untuk mencegah laporan-laporan yang berlebihan dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah demi kemajuan pendidikan anak-anak.

Hal-hal Detail yang Perlu Diperhatikan

Untuk memastikan bahwa yurisprudensi ini berjalan dengan baik, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Pelatihan bagi Guru: Diperlukan pelatihan berkala bagi guru tentang cara-cara disiplin yang efektif tanpa melanggar hak siswa. Hal ini juga mendukung penerapan metode pendisiplinan yang lebih mendidik daripada menghukum.

2. Pedoman Batasan Disiplin: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengeluarkan pedoman yang lebih spesifik terkait tindakan disiplin yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

3. Sosialisasi ke Orang Tua dan Masyarakat: Masyarakat, terutama orang tua siswa, perlu memahami bahwa tindakan disiplin oleh guru bukanlah bentuk kekerasan, tetapi bagian dari pendidikan karakter. Edukasi tentang yurisprudensi ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan potensi tuntutan hukum.

Kesimpulan

Yurisprudensi MA yang menyatakan guru tidak bisa dipidana karena mendisiplinkan siswa dalam koridor pendidikan adalah langkah yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum bagi guru sekaligus mendorong profesionalisme dalam pendisiplinan siswa. Namun, untuk menjaga keseimbangan, penerapan yurisprudensi ini harus diiringi dengan batasan yang jelas, pelatihan bagi guru, dan sosialisasi ke masyarakat. Dengan begitu, keputusan ini dapat berfungsi optimal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan berkarakter.

Secara keseluruhan, yurisprudensi MA ini tidak hanya berdampak positif bagi guru, tetapi juga memberikan keuntungan signifikan bagi perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Melalui penerapan disiplin yang mendidik, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, menghargai aturan, dan siap menghadapi kehidupan dengan sikap positif.