Demokrasi Indonesia menuju Mobokrasi

Eko Budi Santoso    00.39    Opini dan Gagasan    Comment   

Demokrasi VS Mobokrasi

Abraham Lincoln Mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang bahasa Inggrisnya beliau mengatakan Government for the people, by the people, and for the people. Namun dari pengertian itu haruslah kita garis bawahi bahwa untuk menjalankan tampu roda pemirantahan haruslah orang-orang pilihan, orang-orang yang mempunyai intregritas terhadap negara dan bukan sekedar mencari popularitas ataupun keinginan ataupun hasrat mencari kekuasaan demi kekayaan. Dan tentunyanya orang-orang tersebut tidak asal-asalan dipilih mereka juga harus mempunyai kemampuan, mengerti akan kenegaraan, mengerti prinsip dan konsekuensi dari sitem demokrasi itu sendiri dan ketika haltersebut tidak terpenuhi justru sebaliknya, wakil-wakil rakyat dipilih asal-asalan melihat ataupun mencari kepopuleran saja, tidak mementingkan intregritas dan orang tersebut tidak mengerti tentang kenegaraan dengan segala kompleksitasnya alhasil negara kita ini cenderung menuju arah sistem pemerintahan yang mobokrasi.

Plato seorang filsuf dari zaman yunani kuno pernah mengemukakan bentuk pemrintahan dibagi menjadi lima yakni Aristokrasi, Timokrasi, Oligarkhi, Demokrasi, dan Tirani. Dalam hal ini plato menjalaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ideal namun suatu ketika bisa merosot atau berubah manjadi buruk ketika pemerintahan diselenggarakan oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak tahu menahu atapun tidak memahami tentang pemerintahan dan penyelenggaraannya, dan situasi inilah yang kemudian disebut mobokrasi dan yang lebih ekstrim lagi ketika mobokrasi ini menimbulkan gejala baru yaitu okhlokrasi yaitu adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak beradab, atau tanpa pendidikan. Kata okhlok sendiri berarti orang biadab.

Melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini sarat dipenuhi banyak ketimpangan, money poliltik, calon-calon pemimpin bukan dari jalurnya misalkan artis, pelawak, penyanyi dan lainnya. Dan ketimpangan- ketimpangan lainya membuat semakin jauhnya demokrasi yang di idam – idamkan para pendiri dan rakyat bangsa Indonesia pada umumnya. Mencalonkan diri sebagai pemimpin dan dipilih adalah hak setiap warga negara. namun, kita harus menempatkan porsi kita, kemampuan kita seperti apa, melihat diri sendiri pantaskah menjabat atau mampukah kita memahami kompleksitas kenegaraan yang baik itu seperti apa. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dapat dipastikan demokrasi Indonesia berlarut-larut akan menunju ambang mobokrasi secara nyata.

Dengan kondisi seperti ini, rakyat sebagai penentu demokrasi haruslah pandai-pandai memilah dan memilih mana yang seharusnya dan mana yang tidak, UU harus direvisi ulang agar yang semestinya menjadi semestinya dan tidak hanya asal-asalan.